SOLUSI TRANSPARAN? “REGULASI INFORMASI PUBLIK”

News 0

siap SOLUSI TRANSPARAN? "REGULASI INFORMASI PUBLIK"NASIONAL, beritadelapan.com –  Transparan dalam aturan bukan berarti tidak ada yang ditutupi, memberikan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Dengan menyampaikan informasi yang beraturan berarti memberikan hak asasi  manusia,  dan keterbukaan informasi  publik  merupakan  salah  satu  ciri  penting negara demokratis yang menjunjung  tinggi kedaulatan rakyat  untuk  mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik adalah juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Setidaknya Negara Indonesia menjamin transparansi informasi publik dengan memberikan aturan baku yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, PP Nomor 61 Tahun 2010, Perki Nomor 1 Tahun 2010, Perki Nomor 1 Tahun 2013 dan peraturan yang lainnya.

Tentu saja hal ini bertujuan untuk :

  • Menjamin  hak  warga  negara  untuk  mengetahui  rencana  pembuatan  kebijakan  publik, program  kebijakan publik,  dan  proses  pengambilan  keputusan  publik,  serta  alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  • Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  • Meningkatkan peran    aktif   masyarakat    dalam    pengambilan    kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  • Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  • Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
  • Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  • Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik  untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Selayaknya dengan adanya aturan tersebut, badan publik melalui pejabat publiknya dapat melaksanakan, sehingga transparansi edial dapat diwujudkan (Red). (JT)

  1. UU 14 Tahun 2008  
  2. PP No 61 Tahun 2010 
  3. Perkip No 1 Tahun 2010 
  4. Perki_No.1_Tahun_2013_ 
  5. perma_no_2_tahun_2011_tentang_tata_cara_penyelesaian_sengketa_informasi_publik_di_pengadilan 
  6. surat_keputusan_ketua_ma_ri 

 

Spread the love
author

Author: 

Related Posts