Tumpang Tindih TUSI, Hambat Program Satu Data Statistik Bengkulu Selatan

Terbaru 0
banner 468x60

— BENGKULU SELATAN, beritadelapan.com — Regulasi informasi public dan sejenisnya, menjadi dasar bagi Pemerintah dalam membangun suatu system pengelolaan informasi, yang mampu memuat indicator kemudahan bagi pengguna untuk mengakses, menayangkan informasi yang terprogram secara serta merta, setiap saat, berkala dan termasuk menjelaskan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada public.

Plt-Kepala-Dinas-Komunikasi-Dan-Informatika-Bengkulu-Selatan-600x400 Tumpang Tindih TUSI, Hambat Program Satu Data Statistik Bengkulu Selatan

Sistem tersebut dapat disinergiskan dengan Sistem Satu Data Statistik Lintas Sektor, yang dikelolah oleh dinas terkait, dalam hal ini, pada tingkatan Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di Dinas Komunikasi Dan Informatika, khususnya bidang Statistik. Akan tetapi, hingga kini rencana tersebut tidak terealisasi dengan maksimal. Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Komunikasi Bengkulu Selatan, Nico Dwipayana, menjelaskan rencana untuk mewujudkan program Satu Data Statistik Lintas Sektor tersebut masih terkendala tugas dan fungsi yang sama pada dinas lainnya.

Pada sisi lain, sejauh ini, dari data yang ada, kurangnya peran Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi kendala besar bagi masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan, praktik rencana pembangunan dan pelaporan keuangan atas penerapan anggaran pembangunan. Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sewajarnya mampu menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, bukan menjadi ‘momok negatif’, yang membuat pemangku kebijakan seolah-olah diam tanpa melakukan kerja nyata dalam mewujudkan amanah undang-undang tersebut.

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi yang terarah dengan baik, dibangun dengan kajian yang mendalam, didukung dengan anggaran yang maksimal, tentunya akan melahirkan suatu system penataan dan pengelolaan pemerintahan daerah yang baik. Adanya informasi yang tertata dengan baik, jujur dan mudah diakses demi kepentingan daerah, tugas pemerintah daerah akan lebih ringan, disebabkan pengguna informasi/masyarakat, dapat memberikan peran yang maksimal dalam menyampaikan masukan atau gagasan pembangunan daerah.

Dua bidang tersebut di atas, bidang layanan informasi public dan data statistic daerah lintas sector berbasis satu data, dapat dijadikan rujukan bersama bagi semua komponen daerah dalam merumuskan system tata kelolah pemerintahan daerah yang baik, khususnya pada titik kebutuhan informasi. *)

*) Red

banner 468x60
author

Author: 

Related Posts

Leave a Reply